BOGOR,jabarplus.id- Honor ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beberapa desa di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor belum dibayarkan.
Padahal pelaksanaan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Bogor sendiri dilaksanakan pada Rabu (27/11).
Ratusan anggota KPPS Caringin yang belum dibayarkan tersebar di Desa Pancawati, Desa Cinagara, Desa Cimande dan Desa Pasir Buncir.
Perlu diketahui Sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, tentang gaji KPPS Pilkada 2024.
Ketua KPPS Rp900.000/orang/bulan, Anggota KPPS Rp850.000/orang/bulan, dan Pengamanan TPS/Satlinmas Rp650.000/orang/bulan.
Sementara itu juga anggaran yang digelontorkan Pemkab Bogor untuk KPU sebesar Rp131 miliar.
Dengan adanya peristiwa ini, sejumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga mengancam ‘boikot’ tidak akan menghadiri Rapat Pleno terbuka rekapitulasi suara yang digelar PPK Caringin.
“PPS Pancawati tong haladir pleno lah mun Mun can beres masalah honor KPPS” (PPS Pancawati jangan hadir Pleno kalau belum beres masalah honor KPPS)”katanya salah satu anggota tersebar di Grup WhatsApp, Sabtu (30/11).
Selain Honor KPPS, anggota PPS juga mengeluhkan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara yang digelar PPK Caringin.
“Masa selama rapat pleno dari pagi sampai malam tidak dapat makan. Anggaran konsumsinya ke mana?” ungkap seorang anggota PPS yang tak bersedia namanya disebutkan.
Salah satu tokoh yang akrab disapa H Bono ini menegaskan, seharusnya KPU khususnya Ketua PPK Caringin peka dengan kondisi tersebut.
“Anggarannya kan sangat besar, Rp131 miliar. Kenapa bisa terlambat. Masalahnya pekerjaan mereka sudah selesai,”ucapnya.
“Bayarlah sesuai hak mereka tepat waktu. Anggota PPS yang hadir di Rapat Pleno juga sedang bertugas berjam-jam menghabiskan energi dan pikiran, masa tidak diberi makan. Bagaimana ini,”pungkasnya.
