Jabarplus.id – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara cermat, efektif, dan terukur dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban daerah serta program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pembahasan Rancangan APBD Perubahan TA 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (18/8).
Menurut Bupati Rudy, penyusunan APBD Perubahan harus dilakukan dengan mengedepankan skala prioritas. Seluruh kewajiban yang harus dibayarkan perlu terlebih dahulu diinventarisasi dan dipetakan, sehingga anggaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Rudy.
Ia juga meminta perangkat daerah mengevaluasi program-program yang belum berjalan. Apabila hingga APBD Perubahan program tersebut belum dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan diselesaikan, maka program dapat dipertimbangkan untuk direalokasi kepada kebutuhan yang lebih prioritas.
“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Rudy.
Ia menyoroti pencairan anggaran yang harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menghasilkan program yang dapat dirasakan masyarakat.
“Penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkap Rudy.
Bupati Rudy Susmanto juga meminta perangkat daerah tetap fleksibel dalam mencari solusi, namun seluruh kebijakan harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
