Jabarplus.id – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TMMD ke-128 Tahun 2026 bersama Danrem 061/Suryakancana, Brigjen TNI Thomas Rajunio, beserta jajaran, di Makorem 061/SK Kota Bogor, pada Kamis (16/4/26). Kegiatan ini membahas penguatan sinergi dan kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai program strategis turut menjadi fokus pembahasan, di antaranya program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna menunjang konektivitas dan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok.
“Sinergi yang terus terjalin ini menjadi kekuatan bersama dalam memastikan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.
Bupati Bogor menyampaikan bahwa, kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menyatukan langkah lintas sektor untuk memastikan pembangunan dapat dirasakan hingga ke pelosok daerah.
“Melalui sinergi yang terus terjalin, kita bergerak bersama, saling melengkapi untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Danrem 061/Suryakancana Thomas Rajunio, menyampaikan bahwa koordinasi antara TNI dan pemerintah daerah terus diperkuat, baik dalam menjaga kamtibmas maupun mendukung percepatan pembangunan.
“Kami sudah sering berkoordinasi, namun momentum ini menjadi penting untuk membahas lebih fokus terkait kamtibmas dan percepatan pembangunan seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat terus kami dorong,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan program strategis TNI, yakni pembangunan Jembatan Perintis Garuda, sebagai solusi atas kebutuhan infrastruktur di wilayah rawan bencana, termasuk di wilayah Korem 061/Suryakancana.
“Beberapa kejadian jembatan hanyut menjadi perhatian kami. Perbaikan dilakukan menggunakan anggaran TNI dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah,” jelasnya.
Terkait target, setiap Korem memiliki tanggung jawab pembangunan lima jembatan per bulan, dengan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil kajian teknis di lapangan.
“Program TNI dirancang untuk melengkapi program pemerintah daerah, sehingga kolaborasi ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
