Jabarplus.id – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 1447 Hijriah.
Ia menyoroti ketidaksesuaian menu yang dikeluhkan sejumlah orang tua murid di beberapa sekolah dasar.
Agus menegaskan, meski program MBG merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral karena penerima manfaatnya adalah anak-anak di Kabupaten Bogor.
“Memang penyaluran MBG ini yang pertama kalinya di bulan puasa, tetapi karena ada laporan dan keluhan, maka seharusnya ada evaluasi,” kata Agus Salim, Senin (2/3/2026).
Ia menyatakan akan mengoordinasikan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi MBG dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah.
“Saya kan koordinator Komisi IV, maka nanti kita coba koordinasikan dengan Komisi IV agar melakukan pengawasan juga. Ini harus menjadi evaluasi dalam penyaluran MBG dari dapur SPPG,” ujarnya.
Agus juga meminta pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dan menerima masukan dari masyarakat agar hak penerima manfaat tidak berkurang selama Ramadan.
“Intinya sama-sama saling beri masukan, jangan sampai hak-hak yang mendapatkan haknya malah berkurang di bulan Ramadan ini,” tegas politisi PKS tersebut.
