Jabarplus.id – Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Rabu 22 Juli 2026.
Kepengurusan KNPI Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Kidran Arsya itu langsung disambut baik oleh Kejari Kabupaten Bogor, Denny Achmad.
Massa mendesak Kejari segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana hibah APBD yang diterima DPD KNPI Kabupaten Bogor serta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya telah disampaikan.
Perwakilan massa menyerahkan dugaan dua SK DPD KNPI Jabar yang berbeda namun diduga menjadi dasar pencairan dana hibah kepada Kejari Kabupaten Bogor.
Ketua Umum Generasi Muda Peduli Indonesia (GAMPI) Kabupaten Bogor, Prastiansa Nugraha, menegaskan aksi tersebut bukan untuk memperebutkan dana hibah, melainkan mengawal penegakan aturan organisasi dan penggunaan uang rakyat.
“Kami datang bukan untuk rebutan dana hibah. Tujuan kami menegakkan aturan organisasi dan Peraturan Bupati, kalau memang ada dualisme kepengurusan, dana hibah seharusnya tidak boleh dicairkan, itu yang kami minta diusut,” kata dia, Rabu 22 Juli 2026.
Ia mengatakan, pihaknya juga menyampaikan dugaan adanya dua SK kepengurusan yang dinilai janggal karena diterbitkan pada tanggal yang sama, tetapi memiliki masa bakti berbeda. Menurutnya, dugaan kecacatan administrasi tersebut harus didalami sebagai pintu masuk penyelidikan.
“Hari ini kami menyerahkan informasi terkait dua SK itu kepada Kejaksaan, kalau dasar administrasinya bermasalah, tentu harus diteliti lebih lanjut,kami ingin semua prosesnya dibuka secara terang dan dipertanggungjawabkan,” ungkapnya
Prastiansa menambahkan, Aliansi OKP meminta Kejari mengaudit penggunaan dana hibah DPD KNPI Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025 dan 2026, memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengajuan hingga pencairan, serta menelusuri aliran dana apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Meski menyampaikan tuntutan keras, ia menegaskan seluruh dugaan yang disampaikan masih mengedepankan asas praduga tak bersalah dan harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional, objektif, serta transparan.
