Nasional

Kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat, Wiranto: Pemerintah Punya Keterbatasan Penuhi Semua

71
×

Kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat, Wiranto: Pemerintah Punya Keterbatasan Penuhi Semua

Share this article

Jabarplus.id – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menanggapi kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mencuat usai gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025.

Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua tuntutan bisa dipenuhi sekaligus, mengingat pemerintah juga memiliki keterbatasan.

“Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya tentu selalu didengar oleh Presiden. Presiden juga sedapat mungkin mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot,” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 4 September 2025.

BACA JUGA  Kecelakaan Maut di Tol Pemalang, Mobil TV One Ringsek, Tiga Orang Tewas 

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo dikenal sangat memperhatikan aspirasi rakyat dan selalu berusaha memberikan respons terbaik. “Oleh karena itu, tentu kita menyerahkan saja kepada Presiden. Yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif terhadap apa yang diharapkan rakyat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan bahwa sejumlah tuntutan dari masyarakat juga akan dibicarakan langsung bersama Presiden dalam pertemuan internal.

“Saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau, akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi semua ini,” pungkasnya.

Kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” sendiri sebelumnya digaungkan berbagai kelompok masyarakat sebagai lanjutan dari demonstrasi mahasiswa dan publik di sejumlah daerah pada 25–31 Agustus 2025.

BACA JUGA  Mulai 2026, Seluruh Aparatur Desa Wajib Tes Urine! Ini Langkah Tegas Pemerintah Lawan Narkoba di Desa

Tuntutan tersebut berisi dorongan terhadap pemerintah untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor, mulai dari isu kesejahteraan, transparansi anggaran, hingga tata kelola demokrasi.

(s)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *