Jabarplus.id – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menganggarkan sekitar Rp100 miliar melalui APBD Tahun 2026 untuk pembebasan lahan jalur khusus angkutan tambang sepanjang 12 kilometer dari Cigudeg hingga Rumpin.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan tersebut, Bupati Bogor mengajak seluruh pengusaha tambang di wilayah Bogor Barat berkolaborasi dan bergotong royong mendukung program strategis pemerintah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bogor saat memimpin rapat pembahasan pembangunan jalan penunjang tambang bersama para pengusaha tambang di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Selasa 13 Januari 2026.
Rapat tersebut dihadiri oleh 28 pimpinan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Bogor Barat, terdiri dari 22 perusahaan di Kecamatan Cigudeg, 5 perusahaan di Kecamatan Rumpin, dan 1 perusahaan di Kecamatan Parung Panjang.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa dukungan anggaran melalui APBD Tahun 2026 difokuskan pada pembebasan lahan, persiapan trase, serta kegiatan land clearing. Sementara pembangunan fisik jalan khusus tambang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.
“Total anggaran sekitar Rp100 miliar disiapkan, termasuk untuk kegiatan land clearing, karya bakti bersama TNI, serta pembangunan jembatan sementara di beberapa titik,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menyelesaikan persoalan jalan angkutan tambang yang selama ini berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Karena itu, kami memutuskan untuk membangun jalan khusus angkutan barang dan tambang agar tidak lagi bersinggungan dengan aktivitas warga,” ujar Rudy Susmanto.
Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, Bupati Bogor mengajak seluruh pengusaha tambang untuk berperan aktif dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, kontribusi dari para pelaku usaha merupakan wujud kebersamaan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi wilayah.
“Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh, namun dukungan dan kolaborasi dari para pengusaha akan mempercepat proses pembangunan serta meminimalkan potensi persoalan sosial di lapangan,” tambahnya.
Selain pembangunan jalan utama, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyiapkan trase sementara agar aktivitas operasional tambang tetap berjalan dengan aman dan tertib tanpa merugikan masyarakat.
Pemkab Bogor juga akan melakukan perbaikan Jembatan Luwiranji agar dapat dilintasi kendaraan angkutan dengan kapasitas hingga 30 ton.
Bupati Bogor menegaskan bahwa hasil rapat ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk sinergi dan itikad baik antara pemerintah daerah dan para pengusaha tambang dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketertiban sosial.
“Prinsip kami jelas, pembangunan harus berjalan, ekonomi tetap berputar, dan masyarakat harus terlindungi. Komunikasi serta kebersamaan adalah kunci agar tidak terjadi konflik di lapangan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bogor menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Bogor Barat, menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bogor sejak dirinya bersama Wakil Bupati dilantik pada 20 Februari 2025. Fokus pembangunan meliputi wilayah Parung Panjang, Rumpin, Nanggung, dan Gunung Sindur.
Rapat ditutup dengan sesi diskusi dan penyampaian masukan dari para peserta, yang selanjutnya akan menjadi bahan pembhasan lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, jajaran perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
(s)
