Jabarplus.id – Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Belitung dan DPRD Kabupaten Tangerang pada Kamis 18 September 2025.
Kemudian pada Jumat 19 September 2025, BKPSDM Kabupaten Bogor menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bangka Barat dan DPRD Kota Serang.
Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan DPRD Kabupaten Belitung dan DPRD Kabupaten Tangerang itu untuk berbagi pengalaman serta informasi terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Selain itu, pertemuan ini juga membahas regulasi, mekanisme rotasi, dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Yunita.
Ia menyampaikan pada kunjungan tersebut kedua belah pihak antara BKPSDM Kabupaten Bogor dan dua DPRD tersebut berdiskusi, bertukar pandangan, serta menyampaikan berbagai masukan yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola manajemen ASN di masing-masing daerah.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang baik antar daerah serta lahir inovasi dan kebijakan yang lebih efektif guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan berintegritas,” jelas dia.
Sementara, pada kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bangka Barat dan DPRD Kota Serang. BKPSDM dan kedua DPRD tersebut melakukan koordinasi sekaligus berdiskusi mengenai penerapan sistem merit, yaitu kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Selain itu, juga dibahas penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,” jelas dia.
Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi, pengalaman, serta praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya aparatur.
“BKPSDM Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian guna mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel,” tutupnya
