Jabarplus.id – Anggota MPR/DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Marlyn Maisarah, melakukan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bale Ediraya INAIS SAHID Bogor, 30 Juli 2025.
Sosialisasi Empat Pilar itu dihadiri mahasiswa dan civitas akademika setempat. Marlyn mengajak generasi muda untuk meneguhkan kembali semangat nasionalisme di tengah arus globalisasi dan derasnya perkembangan teknologi digital.
Ia menekankan bahwa membumikan konstitusi di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, mengingat keragaman suku, budaya, dan etnis. Menurutnya, Empat Pilar Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ikabukan sekadar teks hafalan, tetapi “why of life” atau landasan hidup bermasyarakat dan bernegara yang harus tercermin dalam tindakan nyata.
Marlyn melihat kampus sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis bagi MPR RI. Kampus, baginya, adalah miniatur negara tempat mahasiswa dapat mengasah kepemimpinan transformatif, menjaga nilai-nilai idealitas, dan mengasah kepekaan terhadap tantangan zaman.
Ia mendorong lahirnya inisiatif kreatif seperti “Kreator Konstitusi Muda” dan “Youth Civic Hub” untuk mengajak mahasiswa memproduksi konten positif berbasis nilai kebangsaan dalam format digital yang dekat dengan generasi Z dan Alfa.
“Kita butuh nasionalisme yang bisa dirasakan dan dilibatkan oleh anak muda, bukan hanya dipelajari di ruang kelas,” ujarnya.
Suasana acara semakin hidup ketika sesi diskusi dibuka. Salah seorang mahasiswa, menyoroti kesenjangan antara idealitas konstitusi dan realitas di Bogor, mulai dari perekonomian, akses kebutuhan dasar, hingga tingginya angka perceraian. Reza, peserta lain, mengangkat isu krisis lingkungan di kawasan Puncak yang kerap dilanda banjir akibat alih fungsi lahan dan pembangunan hotel yang tak terkendali, dengan hanya dua pengelola kebun teh tersisa dari empat belas yang ada sebelumnya.
Sementara itu, Alwi mempertanyakan mahalnya biaya pendidikan meskipun konstitusi menjamin hak pendidikan. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis, tetapi kenyataannya masih banyak hambatan untuk melanjutkan ke jenjang wajib belajar dua belas tahun.
Menanggapi berbagai masukan itu, Marlyn menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan pemuda Bogor di parlemen, termasuk mengawasi implementasi Pasal 31 UUD 1945 tentang hak pendidikan, mendorong pemerataan akses belajar, serta memperjuangkan prinsip keadilan ekologis dalam kebijakan pembangunan.
Ia menutup acara dengan pesan kuat bahwa keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai jika nilai-nilai Empat Pilar dihidupkan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.
“Sosialisasi Empat Pilar bukan hanya pidato atau seremoni, tetapi bagaimana nilai-nilai itu melekat dalam cara kita berpikir, berkarya, dan berkontribusi untuk bangsa,” pungkasnya.
Acara yang berlangsung interaktif ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis dari para peserta, mulai dari penguatan peran kampus sebagai pusat edukasi kebangsaan, pengembangan media kreatif untuk sosialisasi, hingga pengawasan tata ruang dan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Momentum ini diharapkan menjadi awal sinergi berkelanjutan antara MPR RI, perguruan tinggi, komunitas, dan pemerintah daerah dalam membangun generasi muda yang cerdas teknologi sekaligus berkarakter konstitusional.
