BOGOR,jabarplus.id – Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Arif Satria menilai, Republik Indonesia perlu menata ulang sistem politik karena proses demokrasi yang sangat mahal.
Arif menyatakan, ICMI akan melakukan kajian tentang penataan ulang sistem politik di Indonesia.
“Terkait dengan soal evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia. Jadi ICMI akan melakukan kajian tentang perlunya menata ulang sistem politik di Indonesia,” katanya, Minggu (15/12).
“Apalagi demokrasi di Indonesia pilkada yang kita rasakan sebuah proses yang sangat mahal, transaksional,”sambungnya.
Dia menyampaikan, terdapat 600 lebih kasus korupsi yang ada di Kabupaten/Kota, sebanyak 167 bupati/walikota terjerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lebih lanjut, adanya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah menjadi salah satu ICMI akan melakukan kajian tentang penataan ulang sistem politik.
“Jadi artinya ada masalah dengan demokrasi kita, ada masalah dengan pilkada kita,” ucapnya.
“Sehingga ICMI akan melakukan kajian terkait dengan perlunya penataan ulang sistem politik di Indonesia,”lanjutnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pilkada di Indonesia terlalu mahal. Biaya yang dikeluarkan hingga puluhan triliun hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
Dia juga membandingkan sistem Pilkada Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, Malaysia Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia
