JAKARTA, jabarplus.id- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subiantoakan memanggil seluruh kepala daerah untuk berkumpul di Jakarta.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan arahan mengenai pembangunan dan kebijakan strategis pemerintah.
Kepastian mengenai hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam pernyataannya melalui siaran video berdurasi 4,5 menit yang dirilis di Jakarta pada hari Senin.
“Jadi, pimpinan-pimpinan di daerah ingin mendengarkan secara langsung arahan dari Presiden Prabowo soal arah kebijakan beliau selama 5 tahun yang akan datang,” katanya, Senin (4/11) dilansir dari antaranews.
Hasan menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan permintaan banyak kepala daerah yang ingin mendapatkan arahan langsung dari Presiden mengenai kebijakan pemerintahan yang akan datang.
Pertemuan ini diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam bentuk rapat koordinasi antara pusat dan daerah. Biasanya, rapat ini dilaksanakan di awal tahun, namun kali ini, pertemuan diadakan di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasan menyatakan bahwa kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda) akan hadir untuk mendengarkan arahan Presiden Prabowo mengenai kebijakan prioritas selama lima tahun ke depan.
“Agar mereka bisa mendengarkan langsung arahan dari Presiden Prabowo Subianto, terutama arahan kebijakan-kebijakan yang bersifat program prioritas dan program hasil terbaik, cepat,”tambahnya.
Pertemuan itu sekaligus menjadi momen bagi kepala daerah untuk mendengarkan paparan lebih perinci dari para menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri, terutama mengenai isu-isu penting seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, program perumahan, hilirisasi, dan penyediaan makanan bergizi gratis.
“Tentu program-program ini akan sangat terkait juga dengan arah kebijakan dan pembangunan pemerintahan di daerah,” katanya.
Selain dihadiri Presiden, Wakil Presiden, menteri, dan wakil menteri, Hasan menyebut pejabat hingga eselon 1 di tingkat pemerintahan pusat juga akan dilibatkan.
