Jabarplus.id – Kasus asusila yang melibatkan oknum anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kaur berinisial BN akhirnya memasuki babak baru. Ia diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita berinisial AN, dan kini perkaranya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu pada Senin, 22 September 2025.
Kronologi Peristiwa
Peristiwa memilukan ini terjadi pada akhir Juni 2024. Alih-alih menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, BN justru memanfaatkan posisinya untuk melakukan perbuatan bejat. Berdasarkan hasil penyelidikan, BN merayu, membujuk, bahkan mengancam tahanan wanita agar mau menuruti kemauannya.
Di bawah tekanan dan ancaman bahwa hukumannya akan diperberat jika menolak, AN akhirnya tak berdaya. Hubungan layaknya suami istri pun terjadi di dalam ruang tahanan. Setelah kejadian itu, BN kembali mengintimidasi korban agar tidak berani melapor kepada siapapun.
Namun keberanian AN akhirnya muncul. Ia melaporkan perbuatan BN, dan hasil visum medis turut memperkuat dugaan tindak kekerasan seksual tersebut.
Kasus ini awalnya ditangani oleh Polda Bengkulu sebelum kemudian dilimpahkan ke Kejari Bengkulu. Kasi Pidum Kejari Bengkulu, Rusydi Sastrawan, membenarkan bahwa tersangka beserta berkas perkaranya sudah masuk ke tahap penuntutan.
“Untuk berkas perkara dan tersangka sudah dilimpahkan, tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan sambil menunggu jadwal persidangan,” jelasnya.
Atas perbuatannya, BN dijerat dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, atau Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan.
Kasus ini langsung menimbulkan gelombang kecaman dari masyarakat. Publik menilai perbuatan BN bukan hanya mencoreng institusi kepolisian, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah sebagai aparat penegak hukum. Banyak pihak mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan pelaku dihukum seberat-beratnya.
Sementara itu, pihak keluarga korban berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan, sehingga kasus ini bisa menjadi pelajaran keras bagi aparat lain agar tidak menyalahgunakan kewenangan.
(s)
