Jabarplus.id – Semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan sepakat untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker). Kesepakatan ini diambil dalam rapat pimpinan DPR bersama seluruh ketua fraksi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, pada Kamis 4 September 2025.
Puan menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari agenda transformasi DPR menuju lembaga yang lebih transparan dan dekat dengan rakyat. Ia menegaskan bahwa DPR akan terus membuka diri terhadap aspirasi masyarakat, termasuk desakan untuk menghentikan fasilitas tertentu yang dinilai memberatkan publik.
“Prinsipnya, kami di DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ungkap Puan.
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga memastikan dirinya akan memimpin langsung jalannya reformasi kelembagaan DPR agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.
Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta seluruh ketua fraksi dari berbagai partai politik.
Langkah reformasi ini muncul setelah DPR mengundang perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa pada Rabu (3/9/2025) untuk berdialog pasca demonstrasi besar yang berlangsung di berbagai daerah pada 25–31 Agustus 2025. Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian tunjangan perumahan, transparansi anggaran, dan perbaikan kinerja DPR.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa menjadi bahan evaluasi penting bagi internal DPR. Ia menambahkan bahwa upaya pembenahan sebenarnya sudah berjalan sebelum dialog tersebut digelar.
“Evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR. Seluruh anggota DPR juga bertekad mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya untuk dijadikan evaluasi bersama,” kata Dasco.
Dengan adanya keputusan ini, DPR berkomitmen untuk menjalankan proses reformasi kelembagaan secara bertahap, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.
(s)
