jabarplus.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan, telah resmi memecat 27 kader partainya.
Termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Jokowi Widodo (Jokowi) serta keluarganya yakni, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Pemecatan itu diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menyatakan keputusan dari partainya, pada Senin (16/12/2024).
Surat Keputusan (SK) pemecatan Jokowi dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, Gibran Rakabuming Raka dengan SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024, dan Bobby Nasution dengan SK Nomor 1651/KPTS/XII/2024.
Jokowi yang telah menjadi kader partai berlogo banteng semenjak 2014 lalu, harus didepak oleh partai yang pernah mengusungnya menjadi pemimpin dari tingkat daerah hingga negara.
Berdasarkan SK yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP HAsto Kristiyanto, menyatakan bahwa Jokowi dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan mengatasnamakan PDI-P.
PDI-P mengambil tindakan tegas dengan memecat Jokowi dan 26 kader lainnya sebagai upaya menjaga kehormatan, wibawa, dan citra partai.
PDI-P yang terkenal saklek, menilai setiap kader harus mematuhi kode etik, disiplin, dan jalan perjuangan yang searah dengan ideologi partai.
“Organisasi partai akan efektif apabila di dalamnya terdapat kader-kader yang militan dan patuh terhadap peraturan organisasi,” bunyi salah satu pertimbangan dalam SK tersebut.
PDI-P menyebut Jokowi telah melawan keputusan DPP PDI-P secara terang-terangan terutama pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Jokowi dinilai mendukung calon presiden dan calon wakil presiden dari partai lain, yakni Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDI-P dengan koalisi.
Diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Sikap, tindakan, dan perbuatan saudara Joko Widodo selaku kader PDI-P telah melanggar AD/ART Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai,” kata Komarudin.
Selain itu, Jokowi juga dituduh menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu dianggap mencederai sistem demokrasi, hukum, dan moral-etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menurut PDI-P merupakan pelanggaran berat.
Partai Lain Coba Tarik Jokowi
Setelah dipecat PDI-P, banyak partai lain yang mengupayakan menarik Jokowi agar menjadi kader.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, menerima siapapun yang ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bahkan, kata Bahlil, Golkar adalah partai yang inklusif.
Menurut Bahlil, Jokowi adalah seorang negarawan dan setiap partai pasti mengincar tokoh-tokoh potensial termasuk Presiden ke-7 RI.
“Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif ya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/2).
“Ya kan setiap partai pasti punya keinginan untuk mengajak tokoh-tokoh yang potensial. Pak Jokowi kan mantan presiden. Pasti punya apa ya, simpati yang banyak orang, dukungan yang banyak orang. Ya kita lihat lah,” jelasnya.
Bahlil menyampaikan, keputusan Jokowi dan Gibran ingin menjadi kader dari Partai Golkar tanpa paksaan, Bahlil sebagai Ketua Umum yang akan langsung menyambutnya.
“Ya semua kita serahkan kepada Bapak-bapak dan warga negara yang ada, termasuk Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.
Selain Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga menyatakan keterbukaannya kepada Jokowi bila ingin bergabung dan menjadi kader Partai Nasdem.
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memiliki hubungan yang sangat dekat.
“Pak Jokowi kan sudah merasakan bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi,” ucap Willy saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Selaras dengan Bahlil, Willy juga menyerahkan keputusan untuk bergabung ke partai diserahkan kepada Jokowi langsung.
Willy menilai, Jokowi sangat mengerti untuk mengambil tindakan menghadapi dinamika politik mendatang.
“Ya kita serahkan pada Pak Jokowi lah. Pak Jokowi lebih tahu bagaimana dinamika politik ini, mana yang paling nyaman untuk Pak Jokowi, monggo mawon Pak Jokowi, Nasdem terbuka, anytime,” tuturnya.
